Pada Senin (14/9), UM, mewakili orang tua dan keluarga korban, secara resmi melayangkan laporan ke Polres Maros. Bagi keluarga, menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian adalah opsi terbaik agar seluruh rangkaian peristiwa dapat ditelusuri secara profesional dan transparan.

Bukan Sekadar Mencari Kesalahan, Tapi Menagih Kejelasan

Menempuh jalur hukum kerap dipersepsikan sebagai upaya pembalasan. Namun, keluarga menegaskan bahwa langkah ini berlandaskan niat yang jauh lebih mendasar: mencari kebenaran yang jujur dan terang benderang.

Hingga saat ini, masih ada celah besar dalam kronologi yang menyisakan tanda tanya besar bagi keluarga. Pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana seorang anak berusia enam tahun bisa lepas dari pengawasan dan berpindah dari kolam anak yang dangkal menuju kolam dewasa yang membahayakan nyawanya.

“Untuk langkah dan proses hukumnya, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak Polres Maros,” ujar UM.

Keluarga berharap kepolisian dapat merangkai setiap detik kejadian—mulai dari aktivitas sebelum ABS ditemukan, siapa saja yang berada di sekitar lokasi, bagaimana alur pengawasan dilakukan, hingga tindakan pertolongan pertama yang diberikan saat korban ditemukan di kolam dewasa.

Menuntut Transparansi dan Evaluasi Total SOP

Tragedi ini menyoroti aspek krusial dalam kegiatan luar sekolah (outdoor activity), yakni sistem pengawasan dan Prosedur Operasional Standar (SOP) keselamatan. Pihak keluarga meminta adanya keterbukaan penuh dari Sekolah Alam Darul Istiqamah Maros maupun yayasan yang menaunginya.

Masyarakat dan keluarga berhak mengetahui secara jelas:

Berapa rasio jumlah guru atau instruktur pendamping dibandingkan dengan jumlah siswa yang hadir saat kegiatan renang?

Siapa saja personel yang bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan visual (lifeguard atau pendamping) di tepi kolam?

Bagaimana standar protokol keselamatan dijalankan sejak siswa memasuki area kolam hingga selesai?

Bagi keluarga, pengungkapan fakta ini bukan hanya penting untuk kasus ABS, melainkan juga demi keselamatan anak-anak lain di masa depan. Evaluasi total terhadap sistem keselamatan sekolah harus dilakukan secara radikal dan tanpa kompromi.

“Harapannya ada keterbukaan dan perbaikan SOP, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak ada korban berikutnya,” tegas UM penuh harap.

Menanti Ketegasan Hukum dan Sikap Kooperatif Sekolah

Bola kini berada di tangan penyidik Polres Maros. Kepolisian diharapkan bekerja secara terukur, berbasis fakta ilmiah, serta bukti-bukti di lapangan untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian (culpa) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sisi lain, publik juga menantikan iktikad baik dan sikap kooperatif dari pihak Sekolah Alam Darul Istiqamah (Sadiq) Maros beserta yayasan. Sikap terbuka dalam memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan dan prosedur keselamatan akan menjadi bentuk penghormatan terbaik bagi almarhum ABS dan keluarganya.

Kehilangan seorang anak adalah duka yang tak akan pernah benar-benar pulih. Namun, melalui proses hukum yang jujur, adil, dan transparan, keluarga berharap tidak ada lagi keraguan yang tersisa. Lebih dari itu, kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi seluruh lembaga pendidikan dalam menjamin keselamatan murid-muridnya saat beraktivitas di luar kelas.

Masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Aktivitas ekonomi terganggu, biaya dan waktu terbuang, sementara sampai saat ini masyarakat masih harus bertanya-tanya: sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan, dan kemana harus mengadu..?

Persoalan tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Maros dan DPRD Kabupaten Maros untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan secara nyata untuk memberi solusi atas problem tersebut, kata Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros, Muh. Alif Al Isra’ sesuai keterangannya Sabtu (12/9/2026).

“Kami mempertanyakan keberadaan wakil rakyat serta Bupati Maros ketika masyarakat sedang berhadapan dengan persoalan seperti ini. Jangan hanya duduk nyaman di ruang sidang, atau malah sibuk keluar daerah untuk study tiru sementara rakyat harus berdiri berjam-jam di antrean SPBU,” tegasnya.

Menurutnya, Bupati dan DPRD memiliki mandat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan serta pelayanan publik, ungkap mantan Ketua PMII Komisariat STAI DDI Maros itu.

Alif menegaskan, DPRD harus turun langsung ke Dapil masing-masing, bukan sekadar menerima laporan atau mengeluarkan pernyataan normatif.

“Kalau memang mengaku sebagai wakil rakyat dan pelayan masyarakat datang dan lihat sendiri antreannya. Jangan hanya muncul ketika membutuhkan suara masyarakat. Wakil rakyat harus hadir justru ketika rakyat sedang mengalami kesulitan,” lanjutnya.

PMII Maros juga mendesak DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Maros dan pihak terkait segera mencari solusi konkret terhadap kelangkaan tersebut, termasuk mendorong fasilitasi BBM gratis atau bantuan BBM bagi masyarakat yang terdampak, sebagai bentuk keberpihakan dan kepedulian nyata di tengah kondisi yang sedang terjadi.

“Kami tidak sedang meminta Bupati dan DPRD membuat pencitraan. Jangan sampai masyarakat terus mengantre sementara para pemangku kebijakan hanya sibuk berdebat soal siapa yang paling bertanggung jawab,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan BBM bukan sekadar persoalan antrean di SPBU. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Jangan normalisasi penderitaan masyarakat. Antrean panjang bukan pemandangan yang harus kita terima sebagai sesuatu yang biasa. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar, negara dan wakil rakyat harus hadir memberikan solusi,” tegasnya.

Alif juga meminta DPRD tidak menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru mengambil sikap.

“Jangan tunggu rakyat ramai mengeluh baru DPRD bergerak. Jangan tunggu kamera media datang baru turun ke lapangan. Kalau memang bekerja untuk rakyat, hadir tanpa harus dipanggil,” pungkasnya.

PMII Maros mendesak seluruh Anggota DPRD Maros turun ke Dapil masing-masing, cek langsung kondisi lapangan, panggil pihak terkait, kawal distribusi Pertalite, dan hadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Terakhir, PMII Maros juga menghimbau pihak Polres Maros untuk melakukan pengawalan serta penegakan hukum terhadap dugaan praktik melawan hukum yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan SPBU, yang membeli bensin bersubsidi dalam jumlah yang banyak untuk kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan.

Situasi ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Maros agar tidak menganggap persoalan kelangkaan BBM sebagai masalah biasa.

Plt. Ketua Karateker KNPI Maros, Abdillah, angkat bicara. Ia meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Maros segera mengambil langkah konkret sebelum kegaduhan di lapangan berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

“Pemerintah jangan menunggu situasi semakin panas. Ketika masyarakat sudah mulai terlibat keributan hanya karena antrean BBM, itu tanda bahwa persoalan ini harus segera ditangani,sebab bisa membuat rantai putaran ekonomi juga macet, tegas Abdillah.

Menurut Abdillah, pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, serta aparat keamanan untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal dan masyarakat mendapatkan pelayanan secara tertib.

Ia secara khusus mendesak agar pengamanan diperkuat di setiap SPBU di Kabupaten Maros yang mengalami antrean panjang.

“Kami meminta setiap SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrean mendapat pengamanan. Jangan sampai masyarakat yang sama-sama sedang membutuhkan BBM justru terlibat benturan karena tidak adanya pengaturan yang baik,” ujarnya.

Jangan Biarkan Masyarakat Berjuang Sendiri,kasihan mereka yang sedang berjuang ditengah ekonomi yang lagi kacau

Abdillah menilai pemerintah harus hadir bukan hanya ketika situasi sudah gaduh, tetapi sejak tanda-tanda kelangkaan mulai dirasakan masyarakat.

Ia juga meminta adanya informasi yang terbuka dan jelas kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Maros. Ketidakjelasan informasi, menurutnya, dapat memperbesar keresahan dan memicu spekulasi di tengah masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar antrean panjang. Kalau memang pasokan sedang bermasalah, pemerintah harus menjelaskan apa penyebabnya dan apa langkah yang sedang dilakukan,” kata Abdillah.

Ia menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, mulai dari pekerja, pelaku usaha, petani, nelayan, hingga sektor transportasi.

Karena itu, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Jangan sampai masyarakat dibuat lelah oleh antrean, kemudian emosi karena ketidakpastian. Pemerintah daerah harus turun tangan, berkoordinasi, mengamankan SPBU, memastikan distribusi berjalan, dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat,” tegasnya.

KNPI Maros mendorong Pemkab Maros untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur agar kelangkaan BBM tidak berubah menjadi persoalan keamanan dan konflik sosial.

“Pemerintah harus hadir sebelum keadaan semakin buruk. Jangan tunggu masyarakat saling berhadapan baru kemudian bertindak,” pungkas Abdillah.

Pertanyaan sederhananya: siapa yang mengeluarkan keputusan tersebut, atas dasar kewenangan apa, melalui mekanisme organisasi yang mana, dan siapa yang menandatangani SK-nya?

Sebelumnya, Gemilang Pagessa juga berada dalam garis kepengurusan yang merupakan bagian dari struktur DPP KNPI di bawah kepemimpinan Ryano Panjaitan. Karena itu, muncul pertanyaan kelembagaan yang wajar: apa dasar perubahan posisi atau keputusan terhadap kepengurusan tersebut, dan melalui mekanisme organisasi apa keputusan itu dilakukan?

Yang juga perlu ditegaskan, tidak ada korelasi antara DPD KNPI Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Gemilang Pagessa dengan Vonny. Karena itu, setiap upaya mengaitkan kepengurusan DPD KNPI Maros yang dipimpin Gemilang Pagessa dengan posisi atau tindakan Vonny harus dijelaskan secara terang berdasarkan dokumen, struktur, dan mandat organisasi yang sah.

Jangan sampai publik disuguhi klaim tentang struktur organisasi, sementara dasar kewenangan dan proses perubahan struktur itu sendiri tidak dijelaskan secara terbuka.

Dalam dunia ini cuma ada satu matahari, bukan tiga. Begitu pula dalam sebuah organisasi. Jangan sampai terlalu banyak pihak yang mengklaim memiliki kewenangan, sementara publik justru dibuat bingung.

Bagi kami, posisi organisasi jelas. Ketua Umum DPP KNPI adalah Ryano Panjaitan, dan Ketua DPD I KNPI Sulawesi Selatan adalah Fadel Thauphan Ansar.

Karena itu, setiap keputusan yang mengatasnamakan DPD I KNPI Sulawesi Selatan harus jelas sumber kewenangannya, dasar mandatnya, mekanisme penerbitannya, serta siapa yang secara organisatoris bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Kritik ini bukan ditujukan kepada pribadi atau kelompok tertentu. Ini merupakan pertanyaan kelembagaan agar setiap keputusan organisasi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, dalam sebuah organisasi, yang tidak kalah penting dari sebuah keputusan adalah dokumen yang menjadi dasar keputusan tersebut: siapa yang menerbitkan, siapa yang menandatangani dan apakah hierarkinya jelas dan lengkap.

Apalagi sebelumnya pernah muncul pertanyaan di tengah kader mengenai dokumen pelantikan yang perlu diperjelas SK induknya, siapa Ketua Umum DPP yang bertandatangan, serta pengesahan administratifnya. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan multitafsir mengenai legitimasi struktur.

Jangan sampai publik diminta mengikuti sebuah keputusan, sementara dasar kewenangan dan sumber legitimasinya sendiri tidak jelas secara terang. Ucap tegas Ahmad Fuady Makmur.

Isu penertiban ini pun langsung memantik reaksi keras dari penanggung jawab Komunitas Pedagang UMKM Jalbar Mamminasata, Adhy Baskoro. Mewakili puluhan pedagang kecil yang menggantungkan hidup di sana, Adhy baskoro menegaskan bahwa tuduhan ketidaktertiban dan masalah sampah yang dialamatkan kepada para pedagang adalah hal yang keliru dan terkesan dicari-cari.

“Lantas, Apa Lagi yang Dipermasalahkan?”

Dengan nada bicara yang tegas namun sarat akan kekhawatiran atas nasib anggotanya, Adhy Baskoro angkat bicara untuk meluruskan opini publik. Menurutnya, komunitas pedagang selama ini tidak pernah tinggal diam dan terus melakukan pembenahan secara mandiri demi kenyamanan bersama.

“Isu parkir dan kebersihan area sudah kami benahi,
Terkait parkir, kami hanya menggunakan satu sisi bahu jalan sebelah kanan, Dan tidak memakai bahu Jalan sebelah Kiri ini sudah menjadi komitmen teman – teman pelaku UMKM Jalbar agar tetap tertib, tanpa merugikan pihak lain maupun pengguna jalan yang melintas. Sementara untuk persoalan kebersihan, kami selalu melakukan upaya pembersihan secara menyeluruh setelah selesai berjualan Lantas, apa lagi yang dipermasalahkan?” ujar Adhy baskoro dengan penuh tanya.

Bagi komunitas, penertiban sepihak tanpa adanya solusi konkret dirasa sangat mencederai semangat pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi. Mereka merasa dituduh mengabaikan ketertiban umum, padahal aturan internal komunitas telah ditegakkan dengan ketat demi menjaga estetika jalan raya.

Menghidupi Keluarga, Membuka Lapangan Kerja

Di balik riuhnya pro-kontra ini, ada aspek kemanusiaan yang sangat besar. Jalbar bukan sekadar tempat nongkrong, melainkan urat nadi perekonomian bagi kurang lebih 72 pedagang lokal yang merupakan warga asli Kabupaten Maros.

“Kami ini warga asli Maros yang sedang berikhtiar mencari nafkah halal. Keberadaan kami di sini bukan untuk merusak keindahan kota, melainkan upaya nyata untuk meningkatkan perekonomian lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar,” papar Adhy baskoro

Kalimat penutup Adhy baskoro dalam pembelaannya menjadi tamparan keras bagi para pengambil kebijakan:

“Kami butuh dibina, bukan untuk dibinasakan!”

Sebuah kalimat sederhana yang merefleksikan harapan wong cilik agar pemerintah hadir sebagai pengayom dan pemberi solusi, bukan sebagai eksekutor yang mematikan mata pencaharian mereka.

Dari Jalan Pintas Menjadi Ruang Kreatif Pemuda

Tidak bisa dimungkiri, Jalbar Mamminasata kini telah bertransformasi. Dari sekadar jalan penghubung, kini areanya menjelma menjadi destinasi wisata alternatif (spot keren) favorit muda-mudi di sore hari. Tempat ini menawarkan ruang interaksi sosial yang sehat dengan biaya yang sangat terjangkau.

Aktivitas ekonomi yang terjadi pun tergolong sangat singkat. Para pedagang hanya menggelar lapak mereka selama kurang lebih 4 jam saja dalam sehari—rentang waktu yang sangat minim jika dibandingkan dengan kontribusi mereka dalam menghidupkan sektor ekonomi kreatif.

“Jalbar sudah menjadi ruang publik yang hidup. Kami hanya meminta ruang dan kesempatan untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif ini,” tambah Adhy baskoro

Tempuh Jalur Diplomasi: Mengetuk Pintu Bupati Maros

Enggan larut dalam konflik verbal yang berkepanjangan di lapangan, Komunitas Pedagang UMKM Jalbar memilih jalan damai melalui jalur diplomasi. Dalam waktu dekat, mereka berencana untuk melakukan audiens dan silaturahmi langsung dengan Bupati Maros serta pihak Balai Jalan Nasional Mamminasata.

Langkah ini diambil dengan harapan melahirkan solusi win-win solution. Pedagang ingin menunjukkan iktikad baik bahwa mereka siap berkolaborasi, ditata secara estetis, dan dibimbing agar aktivitas usaha mereka selaras dengan program keindahan tata kota pemerintah daerah.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan otoritas terkait. Akankah Jalbar Mamminasata terus bersinar sebagai simbol kemandirian ekonomi kreatif UMKM Maros, ataukah ia akan meredup dan menyisakan barisan pengangguran baru akibat penertiban yang terburu-buru? Publik menanti kebijakan yang tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi juga hangat dan manusiawi di dalam pelaksanaannya.

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menilai kondisi tersebut tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Pemadaman yang berlangsung berulang selama berhari-hari telah mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, UMKM, pelayanan publik hingga kegiatan pendidikan.

Kepala Bidang Aksi dan Advokasi HPPMI Maros, Agung MaharU, mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab PLN terhadap masyarakat yang terus menerima dampak pemadaman.

“Kami tidak mempersoalkan kalau PLN melakukan pemeliharaan. Tapi kalau masyarakat sudah seminggu mengalami pemadaman bergilir, bahkan sampai berjam-jam, jangan cuma minta masyarakat memahami. Pertanyaannya sederhana: bagaimana dengan hak masyarakat sebagai konsumen?”

Menurut Agung MaharU, PLN harus terbuka mengenai standar pelayanan yang berlaku dan memastikan apakah pemadaman yang terjadi di Maros telah melampaui Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang menjadi salah satu parameter pelayanan kepada konsumen.

“Kalau memang ada aturan soal kompensasi ketika pelayanan tidak memenuhi standar, PLN harus jelaskan. Jangan masyarakat hanya tahu kapan listrik mati dan kapan menyala kembali, tetapi tidak pernah diberi tahu apakah mereka punya hak atas kompensasi,” tegasnya.

Agung MaharU menilai persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang teknis PLN. Sebab, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat.

“Empat jam itu bukan waktu yang sebentar. Ada pedagang yang kehilangan waktu produksi, ada usaha yang bergantung pada freezer, ada mahasiswa yang belajar, ada masyarakat yang bekerja dari rumah. Semua terdampak. Jadi jangan ukur persoalan ini hanya dari berapa megawatt yang kurang atau jaringan yang sedang dipelihara,” ujarnya.

HPPMI Maros juga meminta PLN membuka data terkait pemadaman selama satu pekan terakhir, termasuk wilayah terdampak, durasi, frekuensi, penyebab pemadaman, serta bagaimana pemadaman tersebut dicatat dalam evaluasi Tingkat Mutu Pelayanan.

“Kami minta datanya dibuka. Berapa kali masyarakat Maros dipadamkan dalam satu minggu ini? Berapa total durasinya? Wilayah mana saja yang paling banyak terdampak? Dan yang paling penting, apakah pemadaman ini masuk dalam perhitungan TMP?”

Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menentukan apakah masyarakat yang terdampak memiliki hak atas kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang memenuhi syarat kompensasi, berikan. Kalau tidak memenuhi, jelaskan dasar hukumnya. Jangan sampai masyarakat hanya dibebani dampaknya, sementara soal haknya tidak pernah dijelaskan,” kata Agung MaharU.

HPPMI Maros menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan berarti menolak kegiatan pemeliharaan jaringan. Pemeliharaan merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Namun, pemeliharaan juga harus dibarengi dengan perencanaan dan pelayanan yang tidak mengabaikan kepentingan konsumen.

“Kami tidak sedang meminta PLN berhenti melakukan pemeliharaan. Kami meminta PLN bertanggung jawab atas dampak pelayanan yang diterima masyarakat. Kalau masyarakat punya kewajiban membayar listrik tepat waktu, maka PLN juga punya kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar,” tegasnya.

HPPMI Maros meminta PLN UID Sulselrabar dan PLN ULP Maros segera memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi kelistrikan di Maros serta melakukan evaluasi terhadap pola pemadaman bergilir yang telah berlangsung sekitar satu pekan.

HPPMI Maros juga akan menghimpun laporan masyarakat mengenai tanggal, waktu, durasi dan frekuensi pemadaman sebagai bahan advokasi dan evaluasi pelayanan kelistrikan di Kabupaten Maros.

“Kami akan kumpulkan laporan masyarakat. Kalau dari data itu ditemukan adanya persoalan terhadap pemenuhan standar pelayanan, kami akan minta PLN mempertanggungjawabkannya sesuai aturan. Ini bukan sekadar soal mati lampu. Ini soal hak masyarakat sebagai konsumen,” tutup Agung MaharU.

Aksi sosial tersebut dilaksanakan pada Minggu, 6 September 2026, di Dusun Pandanga, Desa Tupabiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Kegiatan bertajuk Bakti Sosial Karang Taruna Kabupaten Maros – Pendistribusian Air Bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian momentum Harlah Karang Taruna.

Kondisi kemarau yang masih berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Dampaknya, masyarakat harus menghadapi keterbatasan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Karang Taruna mengambil langkah nyata dengan mengajak para pemuda dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu warga terdampak.

“Kami mengajak kawan-kawan semua ikut berpartisipasi dalam melaksanakan bakti sosial membagikan air bersih untuk meringankan beban saudara kita di wilayah kekurangan dan terdampak di Kabupaten Maros,” menjadi pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Bantuan air bersih yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus menjadi bentuk solidaritas di tengah kondisi kekeringan.

Bagi Karang Taruna, kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari penguatan nilai kesetiakawanan sosial, kepedulian, dan kebersamaan.

Pemuda tidak hanya diharapkan menjadi generasi penerus, tetapi juga mampu hadir memberikan solusi ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial.

Karang Taruna Kecamatan Bontoa pun mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan saling membantu selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

Dari pemuda untuk masyarakat, dari kepedulian menjadi aksi nyata.
Salam Kesetiakawanan Sosial.

Aksi sosial ini diterjunkan langsung oleh Tim Damkar Pos Sektor Kecamatan Bontoa dengan didampingi Kasi Sarpras dan Informasi Dinas Damkarmat Maros, M. Ilham Halim Syah.
Ilham menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bagian dari pelayanan publik serta kepedulian terhadap bencana kemarau yang diperparah oleh fenomena iklim.

Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Bontoa. Terutama karena kemarau tahun ini dipengaruhi oleh dampak El Nino yang membuat cuaca lebih panas dan sumber air bersih cepat mengering,” ujar Ilham.

Ketua SMSI Maros, Harmin Thomaru, menegaskan bahwa aksi bakti sosial ini merupakan agenda rutin kepedulian organisasi.
“Kami memang sudah sering melakukan kegiatan seperti ini karena merupakan bagian dari kerja-kerja sosial dan pemberdayaan masyarakat. Baik musim banjir maupun kekeringan, kami selaku wadah organisasi media, sosial, dan pemberdayaan selalu siap turun langsung membantu warga. Kegiatan ini juga mempererat tali silaturrahmi dan menjaga kekompakan tim,” tutur Harmin.
Bantuan air bersih tersebut disambut antusias oleh warga setempat. Salah seorang warga Dusun Mangemba menyampaikan apresiasinya atas aksi tanggap tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Maros, SMSI Maros, dan tim Damkar yang sudah berbagi air bersih di kampung kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga di tengah kondisi kekeringan,” pungkasnya.

Suasana forum musyawarah tampak hidup saat para tokoh olahraga daerah memberikan arahan dan motivasi bagi keberlanjutan organisasi. Dorongan semangat salah satunya datang dari Ketua KONI Maros, Chaerul Syahab, yang meminta cabor senam tidak lagi berjalan di tempat, melainkan berlari cepat mengejar target prestasi.

Dukungan penuh dari Wakil Ketua I PERSANI Sulsel, Drs. H. Herman Hading, M.Pd., serta jajaran kepengurusan Drs. H. Suharto Latief makin memperkuat komitmen PERSANI Maros untuk terus berbenah.

Dengan paduan evaluasi kerja yang terstruktur, konsolidasi organisasi, dan pembinaan atlet yang berkelanjutan, PERSANI Maros siap melangkah mantap mencetak sejarah baru di dunia olahraga senam Sulawesi Selatan.

Target tersebut menjadi bagian dari workshop peningkatan kapasitas Komite Sekolah yang dilaksanakan Dewan Pendidikan Maros melalui kegiatan roadshow di 14 kecamatan se-Kabupaten Maros.

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 peserta yang terdiri atas pengurus Komite Sekolah, kepala sekolah dan pengawas. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai hal penting, termasuk Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang peran dan fungsi Komite Sekolah.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman tentang penyusunan AD/ART, teknik merumuskan program kerja bersama sekolah, sistem pertanggungjawaban serta tata cara melibatkan orang tua siswa dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Penanggung jawab wilayah kegiatan, Andi Masjihad, menjelaskan bahwa workshop tersebut memiliki target yang jelas, yakni mendorong seluruh Komite Sekolah agar memiliki AD/ART dan kemampuan membangun sinergi dengan sekolah dalam menyusun program kerja.

Menurutnya, dua hal tersebut merupakan pondasi penting bagi Komite Sekolah untuk menjalankan perannya secara lebih terarah dan profesional.

“Target workshop ini, semua Komite Sekolah akan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kemampuan bersinergi dengan sekolah dalam merumuskan program kerja sekolah,” jelas Andi Masjihad.

Ia menegaskan, apabila Komite Sekolah memiliki AD/ART dan kemampuan menyusun program kerja bersama sekolah, maka kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi Komite Sekolah diyakini akan semakin meningkat.

“Jika dua hal ini dimiliki Komite Sekolah, maka SDM Komite Sekolah dipastikan akan meningkat dan mampu berkiprah meningkatkan kualitas pendidikan bersama kepala sekolah,” tambahnya.

Workshop peningkatan kapasitas tersebut dibagi dalam tiga wilayah. Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa dipusatkan di Kecamatan Cenrana.

Kemudian Kecamatan Turikale, Maros Baru, Lau dan Bontoa dipusatkan di Kecamatan Turikale. Sementara Kecamatan Mandai, Marusu, Tanralili, Moncongloe dan Tompobulu yang tergabung dalam wilayah selatan dipusatkan di Kecamatan Mandai.

Melalui program ini, Dewan Pendidikan Maros berharap Komite Sekolah tidak hanya menjadi pelengkap organisasi pendidikan, tetapi benar-benar mampu mengambil peran sebagai mitra sekolah dalam merencanakan, mendukung dan mengawal peningkatan mutu pendidikan.