Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Pengurus Pusat GPMB, Herlina Mustikasari, M.A., Ph.D., dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Penyerahan penghargaan disaksikan Sekretaris Jenderal GPMB Pusat Nuradi Indrawijaya, Ketua I GPMB M.Kh. Rachman Ridhatullah, serta Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan Nasional, Dr. Adin Bondar, M.Si.

Prestasi ini menjadi catatan istimewa karena GPMB Maros kembali mendapatkan penghargaan yang sama setelah sebelumnya meraih penghargaan Sandya Praditya pada 2024.

Tidak hanya GPMB Maros, Bupati Maros Dr. H.A.S. Chaidir Syam, S.IP., M.H., juga pernah menerima penghargaan dari Pengurus Pusat GPMB pada 2024 sebagai kepala daerah yang dinilai mendorong pengembangan minat baca di Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem literasi melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Dukungan kepala daerah dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan literasi. Sebab, upaya membangun masyarakat yang gemar membaca membutuhkan keterlibatan pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, perpustakaan, serta masyarakat secara luas.

Wakil Sekretaris GPMB Maros, Ahmad Takbir Abadi, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi dan kerja kolaboratif yang terus dibangun selama ini.

Ia mengatakan, GPMB Maros tidak pernah berhenti mencari cara untuk menghadirkan program pembudayaan minat baca yang kreatif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.

Menurutnya, berbagai keterbatasan dan tantangan dalam mengembangkan budaya membaca justru menjadi dorongan untuk terus melakukan pembaruan dalam menjalankan gerakan literasi.

Takbir menegaskan bahwa penghargaan bukanlah garis akhir perjuangan GPMB Maros. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi penyemangat untuk memperluas gerakan dan meningkatkan manfaat literasi bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan literasi tidak cukup hanya dilihat dari penghargaan yang diterima, tetapi harus diukur melalui perubahan nyata dalam kebiasaan membaca masyarakat.

“Penghargaan ini jangan sampai membuat kita berpuas diri. Justru harus menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Perjuangan membangun budaya membaca masih panjang dan membutuhkan komitmen bersama,” demikian semangat yang disampaikan Takbir.

Gerakan literasi yang dibangun GPMB Maros juga tidak terlepas dari dukungan dan penguatan program GPMB Pusat di bawah kepemimpinan Bachtiar Adnan Kusuma, yang terus mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dalam membudayakan membaca.

Ke depan, GPMB Maros berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat agar gerakan literasi dapat menjangkau lebih banyak kalangan, khususnya generasi muda.

Literasi bukan sekadar kemampuan membaca buku, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan kembali meraih penghargaan nasional, GPMB Maros menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat literasi. Sebab, penghargaan boleh menjadi kebanggaan, tetapi membangun masyarakat yang gemar membaca tetap menjadi tujuan utama.

Harmin menjadi salah satu dari 30 wartawan yang mengikuti UKW selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2026, di Hotel Grand Saota, Soppeng.

Seluruh peserta yang mengikuti ujian tersebut dinyatakan lulus dan berkompeten dengan tingkat kelulusan mencapai 100 persen.

Keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi Harmin untuk terus meningkatkan kualitas diri sekaligus mendorong profesionalisme wartawan, khususnya yang tergabung dalam SMSI Kabupaten Maros.

Menurutnya, kompetensi wartawan merupakan bagian penting dalam membangun pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab kepada publik.

UKW tidak hanya mengukur kemampuan teknis dalam mencari dan menyusun berita, tetapi juga menguji pemahaman terhadap etika jurnalistik, aturan pers, verifikasi informasi, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kelulusan Harmin mendapat apresiasi dari Bupati Maros, Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.I.P., M.H.

Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta UKW, terutama perwakilan Kabupaten Maros yang berhasil dinyatakan kompeten.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta UKW, khususnya buat perwakilan dari Kabupaten Maros, Harmin Thomaru. Alhamdulillah, banyak yang lulus,” ujar Chaidir Syam, Jumat (30/10/2026).

Ucapan selamat juga datang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, Andi Irfan, dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, H. Suardi Sawedi.

Dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi Harmin untuk terus berkontribusi dalam pengembangan dunia pers di daerah.

Sebagai Ketua SMSI Maros, Harmin diharapkan dapat memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kapasitas wartawan, membangun media siber yang sehat, serta mendorong penerapan Kode Etik Jurnalistik.

Ia juga diharapkan terus mengajak insan pers untuk menghasilkan karya jurnalistik yang mengedepankan fakta, keberimbangan, independensi, dan kepentingan publik.

Baginya, menjadi wartawan kompeten bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga marwah profesi kewartawanan.

Pers yang profesional diharapkan mampu menjadi penyampai informasi yang mencerdaskan masyarakat sekaligus menjadi mitra kritis dalam mengawal pembangunan daerah.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Karateker KNPI Maros, Abdillah, SP, angkat bicara. Ia menilai bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat persoalan rumah sakit dari sisi pembangunan fisik, gedung, maupun penambahan fasilitas semata. Lebih dari itu, pembenahan harus dimulai dari akar persoalan, yakni pembangunan sumber daya manusia, sistem manajemen pelayanan, serta kesejahteraan tenaga kesehatan.

“Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun gedung rumah sakit yang megah, tetapi lupa membangun kualitas sumber daya manusianya. Rumah sakit bukan hanya soal bangunan dan fasilitas, tetapi tentang manusia yang bekerja di dalamnya dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan,” tegas Abdillah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan memang penting. Namun, fasilitas yang memadai harus berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga administrasi, serta seluruh unsur pendukung pelayanan rumah sakit.

Abdillah juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Beban kerja, sistem pembagian tugas, kecukupan tenaga, penghargaan terhadap profesionalitas, hingga kepastian hak-hak tenaga kesehatan harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh.

“Bagaimana kita berharap pelayanan maksimal jika persoalan kesejahteraan, beban kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia tidak menjadi perhatian serius? Pemerintah harus memastikan tenaga kesehatan bekerja dalam sistem yang sehat, profesional, dan manusiawi,” lanjutnya.

SOROTI RENCANA PINJAMAN Rp100 MILIAR

Selain persoalan pelayanan, Abdillah turut menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Maros mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar yang dikaitkan dengan penguatan sektor kesehatan, khususnya pengembangan RSUD dr. La Palaloi.

Ia meminta agar rencana pembiayaan tersebut dikaji secara transparan, terukur, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.

Menurutnya, sebelum pemerintah mengambil keputusan pembiayaan dalam jumlah besar, perlu ada kajian mendalam mengenai urgensi pembangunan fisik, kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan kesejahteraan pegawai, pengadaan alat kesehatan, serta kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman.

“Kalau pemerintah berencana mengambil pinjaman Rp100 miliar, publik berhak mengetahui secara terbuka untuk apa saja anggaran itu digunakan. Jangan sampai kita berani berutang untuk membangun gedung, tetapi persoalan mendasar dalam pelayanan kesehatan justru tidak terselesaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah, terlebih yang bersumber dari pinjaman, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh hanya diukur dari megahnya bangunan yang berhasil didirikan.

KNPI DORONG EVALUASI MENYELURUH

Lebih lanjut, Abdillah meminta pemerintah daerah bersama manajemen RSUD dr. La Palaloi melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan persoalan yang sedang viral di media sosial.

Ada beberapa hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian:

1. Evaluasi kepala rumah sakit dan sistem pelayanan IGD serta mekanisme penerimaan pasien.
2. Peningkatan kualitas komunikasi secara humanis kepada pasien bagi seluruh petugas pelayanan.
3. Perbaikan kesejahteraan serta perlindungan hak tenaga kesehatan.
4. Evaluasi beban kerja dan kecukupan jumlah tenaga medis maupun pendukung.
5. Transparansi penggunaan anggaran pembangunan dan pengadaan fasilitas.
6. Kajian terbuka terhadap rencana pinjaman daerah Rp100 miliar beserta kemampuan pengembaliannya.
7. ⁠evaluasi sistem parkir di Rs palaloi dan tetapkan harga tanpa ada kelipatan bagi masyarakat umum

“Jangan menunggu viral baru kemudian bergerak. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang layak, tanpa harus terlebih dahulu menjadi perhatian publik di media sosial,” tambahnya.

Abdillah juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan KNPI bukan untuk menjatuhkan institusi maupun individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros.

“Yang harus kita bangun bukan hanya rumah sakitnya, tetapi juga manusianya. Gedung bisa berdiri megah, alat kesehatan bisa semakin canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang sejahtera, profesional, dan memiliki orientasi pelayanan, tujuan menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas akan sulit tercapai.”

Ia berharap polemik ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk melakukan pembenahan secara fundamental, sehingga RSUD dr. La Palaloi benar-benar menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat yang mengutamakan keselamatan, kemanusiaan, dan kualitas pelayanan.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar masalah perilaku seorang satpam. Jika evaluasi hanya berakhir pada pemindahan tugas atau penonaktifan petugas keamanan, sementara sistem pelayanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), koordinasi antarpersonel, dan mekanisme penerimaan pasien tidak diperiksa secara menyeluruh, maka akar persoalannya berpotensi tetap tidak terselesaikan.

“Jangan sampai seorang satpam dijadikan satu-satunya pihak yang menanggung seluruh persoalan, sementara sistem dan tata kelola pelayanan rumah sakit tidak pernah diuji secara serius. Kita harus berani memeriksa apakah SOP benar-benar dijalankan, apakah petugas memahami tugas dan kewenangannya, apakah komunikasi antarpersonel berjalan baik, serta apakah keselamatan pasien sungguh menjadi prioritas utama,” tegas Iqram.

BUKAN SEKADAR MASALAH SATPAM, TETAPI PERTANGGUNGJAWABAN SISTEM PELAYANAN

Iqram menilai, kejadian yang viral tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Maros dan manajemen RSUD dr. La Palaloi untuk melakukan evaluasi menyeluruh, objektif, dan berbasis bukti.

Dalam pelayanan rumah sakit, petugas keamanan memang memiliki peran menjaga ketertiban dan membantu mengarahkan pengunjung. Namun, penilaian terhadap kondisi medis, penentuan tingkat kegawatdaruratan, keputusan klinis, serta tindakan medis bukan merupakan kewenangan satpam.

Karena itu, ketika terjadi persoalan penerimaan pasien di IGD, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada sikap petugas keamanan. Harus ditelusuri bagaimana pasien pertama kali diterima, siapa yang melakukan asesmen awal, bagaimana dokter dan perawat memberikan penjelasan, bagaimana status ketersediaan tempat tidur ditentukan, serta apakah keputusan mengarahkan pasien ke fasilitas lain dilakukan sesuai prosedur dan dengan memperhatikan keselamatan pasien.

“Kalau persoalannya hanya komunikasi satpam, tentu itu harus dibenahi. Tetapi kalau terdapat kelemahan dalam SOP, pengawasan, koordinasi, atau pengambilan keputusan pelayanan, maka yang harus dievaluasi adalah keseluruhan sistem. Rumah sakit tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa petugas tertentu sudah diberi sanksi, lalu menganggap persoalan selesai,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik ini bukan vonis bahwa seluruh petugas RSUD dr. La Palaloi tidak profesional. Kritik ini merupakan tuntutan agar dugaan kelemahan pelayanan diperiksa secara terbuka, berdasarkan kronologi, rekam medis, keterangan para pihak, dan dokumen pelaksanaan SOP.

UU KESEHATAN MENEMPATKAN KESELAMATAN PASIEN SEBAGAI KEWAJIBAN, BUKAN SEKADAR SEMBOYAN

Dari perspektif hukum kesehatan, Iqram merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang hingga kini berstatus berlaku.

Pasal 4 ayat (1) huruf c menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sementara itu, Pasal 173 ayat (1) mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien serta menyusun standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, Pasal 276 mengatur hak pasien untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya dan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, serta standar pelayanan yang bermutu.

Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa SOP bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan akreditasi. SOP merupakan instrumen pengendalian mutu dan keselamatan pasien yang harus diterapkan secara nyata dalam setiap proses pelayanan.

“Dalam perspektif hukum, pertanyaannya sederhana: apakah hak pasien telah dihormati, apakah prosedur yang berlaku telah dilaksanakan, dan apakah setiap keputusan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan? Jawabannya tidak cukup disampaikan melalui konferensi pers. Harus ada pemeriksaan yang dapat diuji berdasarkan bukti,” jelasnya.

Iqram menambahkan, kondisi IGD yang penuh memang dapat menjadi kendala nyata dalam pelayanan. Akan tetapi, informasi mengenai keterbatasan kapasitas tidak dengan sendirinya menjawab apakah asesmen awal, penilaian kegawatdaruratan, stabilisasi jika diperlukan, komunikasi kepada keluarga, serta pengaturan rujukan telah dilakukan dengan benar.

Oleh sebab itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada kondisi klinis pasien, kronologi kejadian, standar pelayanan yang berlaku, rekam medis, dan hasil pemeriksaan yang objektif. Jangan mendahului proses pemeriksaan, tetapi jangan pula menjadikan alasan administratif sebagai pembenaran otomatis.

PENGHARGAAN DAN WACANA TAMBAHAN ANGGARAN RP100 MILIAR HARUS DIUJI DENGAN KINERJA NYATA

Iqram juga menyoroti wacana penambahan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk rumah sakit daerah yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, apabila wacana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD dr. La Palaloi, maka masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar kebutuhan, tujuan penggunaan, prioritas belanja, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Ia menegaskan, penghargaan dan tambahan anggaran tidak boleh menjadi tujuan yang berdiri sendiri ketika persoalan mendasar dalam pelayanan pasien belum dipastikan terselesaikan.

“Jangan sampai kita sibuk membicarakan penghargaan, pembangunan fisik, dan tambahan anggaran yang nilainya sangat besar, tetapi masyarakat masih mempertanyakan bagaimana pelayanan diberikan ketika mereka datang membutuhkan pertolongan. Rumah sakit bukan dinilai semata-mata dari gedung, peralatan, atau besarnya anggaran, melainkan dari kemampuan memberikan pelayanan yang aman, cepat, manusiawi, dan sesuai kebutuhan medis,” tegasnya.

Menurutnya, setiap rencana penambahan anggaran daerah harus disertai kajian kebutuhan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila benar terdapat wacana anggaran Rp100 miliar, pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah dana tersebut merupakan alokasi yang telah ditetapkan, usulan anggaran, rencana investasi, atau sekadar pernyataan kebijakan.

Anggaran sebesar itu semestinya dievaluasi berdasarkan manfaat konkret bagi masyarakat, termasuk kecukupan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ketersediaan tempat tidur yang benar-benar dapat digunakan, kesiapan alat kesehatan, sistem rujukan, peningkatan kompetensi SDM, serta pembenahan tata kelola dan SOP pelayanan.

“Uang rakyat harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. Jika anggaran ditambah, harus jelas apa masalah yang hendak diselesaikan, apa target yang hendak dicapai, dan bagaimana masyarakat dapat mengawasi hasilnya. Jangan sampai investasi besar hanya menghasilkan peningkatan fasilitas, tetapi tidak diikuti perubahan mendasar pada mutu pelayanan,” ujarnya.

EVALUASI PEMERINTAH DAERAH DAN APH HARUS MENYENTUH AKAR PERSOALAN

Sebagai rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Maros, RSUD dr. La Palaloi harus menjadi bagian dari pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Karena itu, Iqram meminta Bupati Maros bersama perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan pengawasan internal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit, bukan hanya menyelesaikan polemik melalui tindakan terhadap satu orang petugas.

Evaluasi tersebut setidaknya harus mencakup:

1. Audit pelaksanaan SOP IGD, terutama penerimaan pasien, asesmen awal, penentuan tingkat kegawatdaruratan, stabilisasi, dan prosedur ketika kapasitas pelayanan penuh.
2. Pemeriksaan kompetensi dan pembagian kewenangan petugas, termasuk apakah petugas keamanan memahami batas tugasnya dan mengetahui mekanisme eskalasi kepada tenaga medis.
3. Evaluasi manajemen kapasitas dan rujukan, termasuk pencatatan ketersediaan tempat tidur, alasan penggunaan tempat tidur yang tampak kosong, dan prosedur pengalihan pasien ke fasilitas lain.
4. Pemeriksaan mutu pelayanan dan pengaduan masyarakat, termasuk rekam medis, catatan pelayanan, keterangan petugas, serta dokumentasi yang relevan dengan tetap menjaga kerahasiaan pasien.
5. Evaluasi kebutuhan anggaran dan kinerja manajemen, agar kebijakan investasi maupun penghargaan didasarkan pada capaian mutu pelayanan, bukan sekadar indikator administratif.

Iqram juga meminta aparat penegak hukum (APH) menelaah persoalan ini secara proporsional sesuai kewenangan dan bukti yang tersedia apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa prasangka, tanpa tekanan politik, dan tanpa menjadikan viralnya suatu kejadian sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.

“Jangan menunggu masyarakat kembali mengunggah video dan membuat kegaduhan di media sosial baru kemudian dilakukan evaluasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pengawasan. Rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk membangun sistem pengaduan yang efektif, sehingga masyarakat tidak harus mencari perhatian publik terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan,” ujarnya.

PERSPEKTIF AKADEMISI: SOP ADALAH INSTRUMEN KESELAMATAN, BUKAN FORMALITAS

Dari perspektif akademis, Iqram memandang kualitas pelayanan rumah sakit harus diukur melalui keterpaduan tiga unsur utama: struktur, proses, dan hasil pelayanan.

Struktur mencakup ketersediaan tenaga, sarana, prasarana, serta dukungan anggaran. Proses mencakup kepatuhan pada SOP, komunikasi, ketepatan asesmen, koordinasi, dan pengambilan keputusan klinis. Sementara itu, hasil mencakup keselamatan pasien, mutu layanan, kesinambungan penanganan, serta kepercayaan masyarakat.

Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Fasilitas yang memadai tidak otomatis menjamin pelayanan yang baik apabila proses kerjanya tidak berjalan sesuai standar. Sebaliknya, tenaga yang kompeten juga membutuhkan sistem yang jelas, dukungan sumber daya, serta pengawasan yang efektif.

“Dalam kajian administrasi publik dan hukum kesehatan, masalah pelayanan tidak boleh hanya dilihat sebagai kesalahan individu. Kita harus menilai apakah terdapat kegagalan sistem, kelemahan pengawasan, ketidakjelasan pembagian kewenangan, atau SOP yang tidak diterapkan secara konsisten. Jika akar masalahnya sistemik, penyelesaiannya juga harus sistemik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembinaan dan pemberian sanksi kepada petugas dapat menjadi bagian dari tindakan korektif, tetapi bukan pengganti audit mutu pelayanan. Perbaikan harus menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelatihan, penataan alur pelayanan, peningkatan kompetensi komunikasi, hingga pengawasan berkala yang dapat diukur.

LIMA TUNTUTAN KONKRET DPD PERADI PROFESIONAL

Berdasarkan persoalan tersebut, DPD PERADI Profesional Kab. maros mendorong lima langkah berikut:

* Pertama, Pemerintah Kabupaten Maros membuka hasil evaluasi pelayanan RSUD dr. La Palaloi kepada publik dengan tetap melindungi data pribadi dan kerahasiaan medis pasien.
* Kedua, manajemen rumah sakit melakukan audit internal terhadap pelaksanaan SOP IGD dan menyampaikan langkah korektif beserta target waktu pelaksanaannya.
* Ketiga, pemerintah daerah mengevaluasi kinerja manajemen rumah sakit berdasarkan indikator mutu dan keselamatan pasien, bukan hanya capaian administratif atau pembangunan fisik.
* Keempat, wacana tambahan anggaran sekitar Rp100 miliar harus disertai kajian kebutuhan, perencanaan penggunaan dana, indikator hasil, dan mekanisme pengawasan yang transparan.
* Kelima, APH menindaklanjuti indikasi pelanggaran sesuai kewenangan apabila ditemukan bukti yang cukup, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil.

DPD PERADI Profesional Kab. Maros menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi institusi atau individu tertentu sebelum pemeriksaan selesai. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelayanan kesehatan daerah berjalan sesuai hukum, standar profesi, dan kepentingan masyarakat.

PENUTUP: JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERKIKIS

Iqram menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Maros tidak menuntut pelayanan yang mewah atau berlebihan. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang layak, komunikasi yang manusiawi, pemeriksaan sesuai kebutuhan medis, dan kepastian bahwa ketika mereka datang mencari pertolongan, keselamatan pasien benar-benar menjadi prioritas.

“Jangan sampai masyarakat harus viral terlebih dahulu untuk memperoleh perhatian. Jangan pula kita merasa persoalan telah selesai hanya karena seorang petugas sudah dipindahtugaskan atau dirumahkan. Ukuran keberhasilan evaluasi bukanlah seberapa cepat sebuah kontroversi mereda, melainkan apakah sistem pelayanan benar-benar berubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rumah sakit daerah merupakan institusi pelayanan publik yang menyangkut hak dasar, keselamatan, dan martabat manusia.

“Kalau pemerintah serius membangun kesehatan daerah, mulailah dari hal paling mendasar: pastikan SOP dijalankan, SDM memahami tugasnya, manajemen bertanggung jawab, dan pasien memperoleh pertolongan sesuai kebutuhan medisnya. Jangan hanya membangun rumah sakitnya, tetapi abaikan kualitas pelayanannya. Sebab, bagi masyarakat yang sedang sakit, yang paling dibutuhkan bukan janji, penghargaan, atau angka anggaran yang fantastis, melainkan pertolongan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Ketua PMII Komisariat Talasalapang, Sofyan Gaffar, secara tegas menantang dan mendesak Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sulsel dan Pengurus Besar (PB) PMII untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait legitimasi aturan di balik pelantikan tersebut.

Menurut Sofyan, langkah gegabah elit organisasi dalam menerbitkan dan mengesahkan SK di tengah konflik dualisme bukan meredam masalah, melainkan sengaja memelihara konflik kepentingan demi syahwat politik kelompok tertentu.

“Kami menantang PKC PMII dan PB PMII untuk transparan dan membeberkan dasar legitimasi aturan yang digunakan. Jangan jadikan konstitusi organisasi sebagai alat kompromi elit yang mengorbankan kader di tingkat basis,” tegas Sofyan Gaffar.

Sofyan menginstruksikan seluruh struktur dan kader di bawah naungan Komisariat Talasalapang untuk tetap bersiap dan merapatkan barisan. Ia menegaskan bahwa pergerakan di tingkat bawah tidak akan tinggal diam melihat hukum internal organisasi dipermainkan demi melanggengkan kekuasaan segelintir pihak.

Ia juga menegaskan, jika PKC dan PB PMII terus bungkam dan mengabaikan tuntutan klarifikasi ini untuk meredam konflik kepentingan, pihaknya siap memimpin konsolidasi total kader di tingkat bawah demi menyelamatkan martabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dari cengkeraman kepentingan pragmatis.

Sikap itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) HPPMI Maros, Ikram Herdiansyach.

Pertama, HPPMI Maros menyoroti minimnya ruang partisipasi dan pelibatan pemuda dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Maros. Padahal, tema nasional peringatan ke-98 Hari Sumpah Pemuda, “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, semestinya diterjemahkan menjadi ruang partisipasi yang nyata bagi pemuda di daerah. HPPMI Maros mempertanyakan sejauh mana Disparpora menjalankan perannya mengonsolidasikan organisasi kepemudaan, komunitas, pelajar, dan mahasiswa sebagai bagian penting dari agenda tersebut.

“Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar upacara tahunan. Jika pemuda hanya hadir sebagai penonton dan bukan pelaku, maknanya berhenti di podium. Momentum ini harus memperkuat partisipasi, kepemimpinan, kreativitas, dan konsolidasi pemuda,” tegas Ikram.

Kedua, persoalan partisipasi itu berkaitan dengan dukungan. HPPMI Maros menilai dukungan terhadap inisiatif dan kegiatan organisasi kepemudaan belum memadai. Menurut penilaian dan pengalaman organisasi, selama Kepala Disparpora saat ini menjabat, dukungan yang memadai belum terlihat. Pola dukungan dan komunikasi pada masa kepala dinas sebelumnya, menurut pengalaman HPPMI Maros, berbeda dan lebih terasa manfaatnya bagi organisasi kepemudaan.

Ketiga, soal dukungan tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan. HPPMI Maros mempertanyakan orientasi program dan prioritas pembangunan kepemudaan: apakah pengembangan kapasitas pemuda sudah menjadi prioritas utama kebijakan Disparpora? Menurut HPPMI, perlu diperiksa kecenderungan perhatian publik yang lebih banyak tertuju pada kegiatan bersifat proyek atau administratif dibandingkan program yang langsung memperkuat kapasitas, kreativitas, kemandirian, dan kepemimpinan pemuda. Kebijakan kepemudaan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari seberapa jauh pemuda tumbuh karenanya. Karena itu, HPPMI Maros menuntut jawaban atas empat hal: indikator keberhasilan program, manfaat yang diterima pemuda, pemerataan akses kegiatan, dan capaian pembinaan organisasi kepemudaan.

Keempat, dan berkaitan erat dengan ketiga persoalan di atas, HPPMI Maros menyoroti lemahnya komunikasi, koordinasi, dan ruang dialog antara Disparpora dengan organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan tidak seharusnya dilibatkan hanya ketika pemerintah membutuhkan dukungan seremonial, tetapi harus menjadi mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. HPPMI Maros mendorong forum komunikasi rutin, pendataan organisasi kepemudaan, mekanisme penyampaian aspirasi, serta keterbukaan informasi mengenai program dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan pemuda.

“Organisasi kepemudaan bukan pelengkap acara. Kami mitra strategis yang semestinya dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi. Dialog rutin dan keterbukaan informasi adalah hak pemuda, bukan sekadar kebaikan hati pemerintah,” ujar Ikram.

Atas dasar itu, PP HPPMI Maros menegaskan bahwa evaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah merupakan tanggung jawab Bupati Maros sebagai kepala pemerintahan daerah. Evaluasi bukan bentuk permusuhan, melainkan mekanisme wajar untuk memastikan setiap jabatan publik bekerja sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. HPPMI Maros meminta evaluasi menyeluruh tersebut mencakup:
• Pelibatan dan pemberdayaan pemuda.
• Keberpihakan program dan anggaran terhadap pengembangan kepemudaan.
• Kemitraan serta komunikasi dengan organisasi kepemudaan.
• Capaian program, transparansi, dan dampak nyata kegiatan.
• Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan kebutuhan pemuda Kabupaten Maros.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan target dan tanggung jawab jabatan tidak tercapai, HPPMI Maros meminta Bupati mempertimbangkan langkah kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pergantian pejabat apabila memang diperlukan. Terlepas dari hasil evaluasi, HPPMI Maros meminta perbaikan kebijakan kepemudaan segera dimulai, dari forum komunikasi rutin dan keterbukaan informasi hingga program yang langsung membina kapasitas pemuda.

“Kritik ini bukan serangan pribadi. Kami mempersoalkan kinerja, kebijakan, dan dampaknya bagi pemuda. Karena itu kami meminta evaluasi yang objektif, terbuka, dan terukur, lalu diikuti perbaikan kebijakan kepemudaan yang konkret,” Tutup Ikram.

Pengambilan berkas tersebut berlangsung di Sekretariat DPD II Golkar Maros dan disaksikan sejumlah kader partai. Momentum ini menjadi langkah awal Puang Esa dalam mengikuti proses pencalonan Ketua DPD II Golkar Maros sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi.

Langkah tersebut sekaligus menandai kesiapannya untuk mengambil bagian dalam kontestasi kepemimpinan Golkar Maros. Musda diharapkan menjadi ruang demokrasi internal yang mengedepankan persatuan, soliditas kader, serta keberlanjutan perjuangan partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Bagi Golkar Maros, momentum pergantian kepemimpinan tidak hanya berbicara tentang figur, tetapi juga tentang arah organisasi ke depan. Konsolidasi, penguatan struktur, dan kerja nyata yang menyentuh kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun partai yang semakin kuat.

Dengan pengambilan berkas pendaftaran ini, H. A. Syarifuddin B (Puang Esa) resmi memulai langkahnya untuk mengikuti proses penjaringan bakal calon Ketua DPD II Golkar Maros.

Musda Golkar Maros menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, membangun soliditas, dan menghadirkan kepemimpinan yang membawa organisasi semakin maju.

Lahan produktif yang terletak di wilayah administrasi Dusun Pattene (Blok 102 Desa Temmapadduae / Blok 103 Desa Ma’rumpa), Kecamatan Marusu, Maros ini, kini tengah dikomersialkan secara sepihak oleh developer PT. Patiarase Putra Property untuk proyek perumahan “AMBANI Residenza Bandara”.

Kronologi Intimidasi Lapangan: Menguji Hukum dengan Premanisme
Saat Tim Lembaga Aliansi Indonesia bersama Kuasa Hukum Litigasi Ahmad Subhan Suaib, S.H. (Minzathu & Minzathu Law Offices) mendampingi 38 ahli waris sah untuk memasang papan plang pengamanan aset berdasarkan hak keperdataan Pasal 571 KUHPerdata, pihak pengembang ternyata telah menyiagakan puluhan oknum preman bayaran di lokasi objek. Oknum-oknum tersebut dipasang oleh pihak manajemen AMBANI PT. Patiarase Putra Property dalam posisi siap siaga untuk menghalangi barisan ahli waris secara provokatif.
Merespons situasi yang sengaja dikondisikan untuk memicu bentrokan tersebut, Ketua DPC LAI Kota Makassar, Brahim Anwar, langsung mengambil langkah inisiatif mundur teratur demi menyelamatkan nyawa dan menjaga keselamatan fisik para ahli waris.

“Kami memilih mundur hari ini bukan karena takut, melainkan patuh pada hukum untuk menghindari pertumpahan darah yang diinginkan pihak lawan. Namun, tindakan premanisme ini justru menjadi peluru hukum bagi kami untuk memenjarakan aktor intelektual di balik penyerobotan tanah ini!” tegas Brahim Anwar di hadapan awak media.

Bedah Hukum: Tiga Kluster Pasal Berlapis Siap Jerat PT AMBANI
Kuasa hukum menegaskan, mundurnya tim dari lokasi benturan fisik justru menyempurnakan delik formil kejahatan korporasi. Pihak LAI akan menyerang balik menggunakan tiga dasar hukum kuat:

1. Kluster Premanisme Lapangan (Pasal 335 KUHP & Pasal 448 KUHP Baru): Pengadangan fisik dan intimidasi terhadap perwakilan ahli waris yang memegang dokumen negara adalah tindak pidana murni pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Rekaman video visual di lapangan telah diamankan sebagai alat bukti primer.

2. Kluster Penyerobotan Lahan (Pasal 508 UU No. 1/2023 & Perppu No. 51/1960): Pengembang secara nyata melakukan kegiatan land clearing dan pembangunan unit komersial secara melawan hukum di atas Persil 9 SI, Persil 9 SII, dan Persil 15 DII milik keluarga Boddoe bin Kasa.

3. Kluster Pertanggungjawaban Korporasi & TPPU (Pasal 242 KUHP Baru & UU No. 8/2010): Direksi PT Patiarase Putra Property selaku aktor intelektual yang mendanai pengadangan serta menikmati perputaran uang komersialisasi rumah di atas tanah sengketa akan diseret dalam delik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Alat Bukti Mahkota yang Membungkam Developer
Brahim Anwar menambahkan bahwa kepanikan pihak developer dengan mengerahkan preman dipicu karena posisi hukum mereka telah lumpuh secara total pasca-menerima Somasi Final Nomor 089/TS-PROPERTY/DPD-LAI/X/2026. Pihak ahli waris memegang Bukti Mahkota yang tidak bisa diganggu gugat:

• Putusan Inkrah Negara: Salinan Penetapan Ahli Waris PA Maros Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Mrs.
• Alas Hak Valid: Buku Rincik C1 Tahun 1960 Kohir 21 C1.
• Legalitas Fisik Lahan: Surat Keterangan Kepala Desa Ma’rumpa & Camat Marusu Nomor 28/DM/VII/2013 yang mengunci batas koordinat perumahan berdiri tepat di atas tanah rincik keluarga waris.

Pernyataan Sikap Final Lembaga Aliansi Indonesia:
LAI DPC Kota Makassar menyatakan tidak akan membuka opsi kompromi jalanan. Hari ini juga, berkas kronologi fakta lapangan beserta rekaman video keterlibatan preman resmi diserahkan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan dan Polres Maros untuk menuntut penangkapan aktor intelektual di balik jaringan mafia tanah perumahan AMBANI.

Agenda strategis ini dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Ir. H. Suwardi Thahir, M.I.Kom dan dihadiri oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Dewan Kehormatan, serta jajaran pengurus PWI Sulsel lainnya. Fokus utama pertemuan ini difokuskan pada satu misi: menjamin mesin organisasi tetap melaju kencang meski pucuk pimpinan di tingkat daerah sempat tak berpenghuni.

Melalui perbincangan mendalam, forum rapat menyepakati penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI untuk empat wilayah kabupaten di Sulsel yang tengah mengalami kekosongan, yaitu:

* Ikhsan DJ memegang mandat Plt PWI Gowa.
* Mappiar HS ditunjuk memimpin Plt PWI Maros.
* A. Asdar memperkuat posisi Plt PWI Bone.
* A. Fas Rahmat diamanahkan sebagai Plt PWI Wajo.

Pengisian posisi ini merespons kekosongan pimpinan yang sebelumnya dijabat oleh:

* Muh. Arman K. Sewang (eks Ketua PWI Gowa)
* Mukhlis Amans Hady (eks Ketua PWI Maros)
* Suparman Warium (eks Ketua PWI Bone)
* H. Rukman Nawawi (eks Ketua PWI Wajo)

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, H. Mappiar HS, menegaskan bahwa penetapan Plt ini bertumpu pada tanggung jawab besar. “Langkah ini bukan sekadar pengisian administratif. Roda organisasi tidak boleh mandek; Plt hadir agar program kerja berlanjut dan anggota tetap terayomi. Tugas utama Plt adalah mengawal persiapan Konferensi Cabang demi melahirkan ketua definitif di daerahnya masing-masing,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa aspek rekam jejak serta integritas menjadi barometer utama pemilihan Plt. Mappiar mengingatkan, wadah para insan pers ini wajib terbebas dari kepentingan individual dan harus menempatkan kapasitas serta komitmen menjaga marwah PWI di atas segalanya.

Diskusi berjalan interaktif dan sarat gagasan. Sejumlah peserta rapat mengingatkan bahwa eksistensi PWI di daerah merupakan benteng utama dalam mengawal profesionalisme wartawan. Momen kekosongan kepemimpinan ini dipandang sebagai ujian nyata bagi kesolidan jajaran pengurus.

Di tengah jalannya perdebatan, muncul pemahaman kolektif: PWI dituntut untuk selalu hadir sebagai rumah pelindung wartawan, menjaga independensi insan pers, serta konsisten menjadi mitra kritis pengawal demokrasi.

Langkah cepat PWI Sulsel ini menjadi pijakan penting bagi masa depan organisasi. Kehadiran para Plt diharapkan sanggup menjaga kontinuitas kerja serta memastikan para jurnalis di daerah memiliki wadah yang solid dan menguatkan.

“Kekosongan kepemimpinan bukanlah titik henti, melainkan gerbang awal menuju konsolidasi yang lebih kuat. PWI Sulsel berkomitmen penuh bahwa organisasi wajib bergerak maju, program terus berjalan, dan marwah insan pers tidak boleh pernah padam,” tutup Mappiar.

Bukan lagi soal urusan pakan ternak atau harga telur, aktivitas di salah satu sudut dusun tersebut kini menjadi pusat perhatian aparat penegak hukum. Seorang pria berinisial MF alias B (28), yang sehari-hari dikenal sebagai peternak ayam, harus berurusan dengan pihak berwajib Saat digerebek oleh personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Maros.

Penggerebekan ini bukanlah hasil tangkapan kebetulan. Berdasarkan keterangan Kasat Narkoba Polres Maros, Iptu Asri Arif, penangkapan ini bermula dari serangkaian penyelidikan mendalam atas laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum mereka.

Saat petugas melakukan penggeledahan di lokasi, kedok sang peternak ayam perlahan terbuka. Dari tangan MF alias B, polisi menemukan delapan saset plastik bening berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan narkotika jenis sabu. Total berat barang haram tersebut mencapai 20,39 gram—sebuah jumlah yang mengindikasikan bahwa perannya bukan sekadar pemakai, melainkan berpotensi sebagai bagian dari jaringan pengedar.

Tak hanya sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti pendukung yang biasa digunakan dalam bisnis peredaran narkotika. Di antaranya dua pak plastik saset bening kosong, satu unit telepon genggam, satu unit timbangan digital, satu pak tabung mikro (microtube), hingga satu set alat isap sabu (bong). Seluruh barang bukti ini kini telah diamankan di Mapolres Maros guna pemeriksaan laboratoris dan penyidikan lebih lanjut.

Menelusuri Akar Jaringan

Hingga saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Maros masih bekerja maraton untuk membongkar akar perkara ini. Fokus utama polisi adalah menelusuri dari mana asal-usul barang haram tersebut diperoleh oleh MF alias B, serta mengendus kemungkinan adanya keterlibatan jaringan yang lebih luas di balik operasional sang peternak ayam.

“Penanganan perkara ini akan terus kami dalami, termasuk memeriksa barang bukti dan menelusuri asal-usul narkotika yang ditemukan,” tegas Iptu Asri Arif saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2026).

Di tengah langkah tegas penegakan hukum, pihak kepolisian juga tidak lupa menggandeng masyarakat. Iptu Asri Arif mengimbau agar warga tidak ragu untuk berperan aktif dan berani melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar mereka. Menurutnya, partisipasi publik adalah benteng pertahanan terbaik untuk mempersempit ruang gerak para bandar dan pengedar.

Proses Hukum Tetap Berjalan

Kendati MF alias B bersama seluruh barang buktinya telah digelandang ke Mapolres Maros, pihak kepolisian tetap mengedepankan prinsip profesionalisme. Proses hukum dipastikan akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa mengesampingkan hak-hak konstitusional terduga pelaku.

Sebagaimana prinsip negara hukum, status hukum MF alias B tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Seluruh sangkaan tindak pidana harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kasus ini sekali lagi menjadi pengingat bahwa ancaman narkotika bisa menyusup ke mana saja, bahkan ke tempat-tempat yang tak diduga, seperti kawasan peternakan di pedesaan. Bagi MF alias B, hari-harinya kini tak lagi dihabiskan untuk mengurus ayam petelur atau pedaging, melainkan harus dipertanggungjawabkan di balik jeruji besi Markas Kepolisian Resor Maros.