JAKARTA, A1 MEDIA – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam upaya memberantas mafia pangan yang selama ini dinilai sebagai salah satu penyebab utama ketimpangan distribusi pangan dan ketidakstabilan harga bahan pokok.,Kamis (03/07/2025).
Wakil Ketua Umum PP IPNU, Sulkifli Azis, yang juga mahasiswa pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, menilai bahwa keberadaan mafia pangan bukan hanya merugikan petani dan mengacaukan sistem distribusi nasional, tetapi juga menghantam kelompok masyarakat rentan, termasuk para pelajar dan keluarga mereka.
“Kami di IPNU melihat bahwa persoalan pangan bukan hanya soal harga dan distribusi, tetapi menyangkut keadilan sosial dan ketahanan nasional. Mafia pangan adalah musuh bersama yang harus diberantas secara sistematis,” tegas Sulkifli, aktivis muda asal Maros, Sulawesi Selatan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam isu-isu strategis seperti pangan. Sulkifli mengajak seluruh kader IPNU di berbagai daerah untuk terlibat aktif dalam mengawal kebijakan pangan nasional dan mendorong gerakan literasi pangan yang kritis dan konstruktif.
“IPNU mendorong agar kader-kader di tingkat cabang dan komisariat ikut menyuarakan pentingnya transparansi dalam distribusi pangan, mendukung petani lokal, serta mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah terjebak dalam permainan harga yang merugikan,” tambahnya.
Langkah Kementerian Pertanian yang baru-baru ini mengungkap praktik penimbunan serta dugaan kartel dalam distribusi bahan pokok dianggap sebagai sinyal positif keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Namun, PP IPNU juga mengingatkan agar langkah ini tidak berhenti sebagai agenda pencitraan sesaat, melainkan dilanjutkan dengan regulasi dan kebijakan jangka panjang yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro sebagai garda depan ketahanan pangan nasional.
Sulkifli menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan nasional, dan karena itu harus menjadi prioritas lintas sektor, termasuk dengan melibatkan pelajar dan pemuda sebagai agen perubahan.
