MAKASSAR, A1 MEDIA – Puluhan kader Celebes Law And Transparency geruduk Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan dan blokade jalan layang Urip Sumohardjo Pada Rabu,21/05/2025).
Dugaan tindak pidana korupsi DISKOMINFO Maros belum menemukan titik terang setelah satu tahun bergulir di Kejaksaan Negeri Maros, hal ini membuat Lembaga Anti Korupsi Celebes Law And Transparency Geram atas lambannya proses penanganan kasus tersebut.
“Kami mendesak BPKP Sulsel untuk profesional, akuntabel, dan transparan dalam proses perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Diskominfo Maros dalam program Layanan Internet tahun 2021-2024, kasus ini telah lama bergulir namun belum ada kejelasan sampai saat ini, kami mendesak APH tidak tebang pilih, usut tuntas dari tahun 2021-2024.” ujar Kord. Advokasi dan Investigasi CLAT, Fahmi Sofyan.
pihak BPKP Sulsel yang ditemui oleh massa aksi menyatakan “Proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pihak kami telah memasuki tahap penyusunan simpulan hasil, beri kami waktu paling lambat satu bulan,kami akan sampaikan hasil audit kami kepada pihak Kejari Maros untuk melakukan ekspose”. ungkap Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Barlian F Saragih.
Diketahui, PEMDA Kabupaten Maros menggelontorkan anggaran untuk proyek jaringan internet sebesar 3,2 Miliar yang dikerjakan oleh PT. Media Link Global Mandiri, pada tahun 2022 anggarannya diduga sebesar 6,3 Miliar yang dikerjakan oleh PT.Global Mandiri, dan pada tahun 2023 anggaranya diduga sebesar 4,5 Miliar dan ditambah lagi pada anggaran perubahan APBD sebesar 500 Juta rupiah. dugaan skandal Tindak Pidana Korupsi DISKOMINFO Kabupaten Maros mulai tercium dari adanya pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang berbeda dari tahun sebelumnya dan diduga menyeret dua nama Kepala Dinas yakni Prayitno dan Andi Baso Arman pada periode 2021-2023.
Menurut Fahmi, tidak ada alasan bagi APH untuk melakukan tebang pilih dalam skandal tipikor tersebut “Yurisprudensi-nya jelas tertuang dalam Putusan MA Nomor 1381 K/Pid.sus/2025 menerangkan bahwa pejabat yang berwenang dalam eksekusi anggaran tetap dapat dimintai pertanggung jawaban hukum meskipun perencanaan dilakukan oleh pejabat sebelumnya, dan kami mendesak Kejaksaan jangan hanya berfokus pada tahun 2023, jika memang Kejaksaan ingin konsisten memberantas tindak pisana korupsi dan menghilangkan stigma tebang pilih, usut secara keseluruhan program tersebut dari tahun 2021-2024”.
Kepala Dinas selaku pejabat bertanggung jawab atas eksekusi anggaran dalam realisasi program tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban hukum sebab dalam proses pengadaan dimulai dari perencanaan, tender, pelaksanaan, pengawasan, dan pencairan anggaran.
“yang jadi persoalannya sudah jelas, ada dugaan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan, berarti masalahnya bukan pada perencanaan tetapi pada tahap pengawasan dan pencairan anggaran. Kami harap APH tidak tebang pilih, usut tuntas pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.” Tambah Fahmi.
pihaknya menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk konsistensi CLAT dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari bumi Sulawesi Selatan.
