A1 MEDIA MAROS — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Maros mulai memantik keresahan serius di tengah masyarakat. Antrean panjang di sejumlah SPBU tidak hanya menguras waktu dan tenaga warga, tetapi juga mulai memicu ketegangan hingga terjadi aksi saling pukul akibat persoalan antrean disalah satu SPBU dibentenge maccopa.,Jumat (11/09/2026).
Situasi ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Maros agar tidak menganggap persoalan kelangkaan BBM sebagai masalah biasa.
Plt. Ketua Karateker KNPI Maros, Abdillah, angkat bicara. Ia meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Maros segera mengambil langkah konkret sebelum kegaduhan di lapangan berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
“Pemerintah jangan menunggu situasi semakin panas. Ketika masyarakat sudah mulai terlibat keributan hanya karena antrean BBM, itu tanda bahwa persoalan ini harus segera ditangani,sebab bisa membuat rantai putaran ekonomi juga macet, tegas Abdillah.
Menurut Abdillah, pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, serta aparat keamanan untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal dan masyarakat mendapatkan pelayanan secara tertib.
Ia secara khusus mendesak agar pengamanan diperkuat di setiap SPBU di Kabupaten Maros yang mengalami antrean panjang.
“Kami meminta setiap SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrean mendapat pengamanan. Jangan sampai masyarakat yang sama-sama sedang membutuhkan BBM justru terlibat benturan karena tidak adanya pengaturan yang baik,” ujarnya.
Jangan Biarkan Masyarakat Berjuang Sendiri,kasihan mereka yang sedang berjuang ditengah ekonomi yang lagi kacau
Abdillah menilai pemerintah harus hadir bukan hanya ketika situasi sudah gaduh, tetapi sejak tanda-tanda kelangkaan mulai dirasakan masyarakat.
Ia juga meminta adanya informasi yang terbuka dan jelas kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Maros. Ketidakjelasan informasi, menurutnya, dapat memperbesar keresahan dan memicu spekulasi di tengah masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar antrean panjang. Kalau memang pasokan sedang bermasalah, pemerintah harus menjelaskan apa penyebabnya dan apa langkah yang sedang dilakukan,” kata Abdillah.
Ia menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, mulai dari pekerja, pelaku usaha, petani, nelayan, hingga sektor transportasi.
Karena itu, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan sampai masyarakat dibuat lelah oleh antrean, kemudian emosi karena ketidakpastian. Pemerintah daerah harus turun tangan, berkoordinasi, mengamankan SPBU, memastikan distribusi berjalan, dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat,” tegasnya.
KNPI Maros mendorong Pemkab Maros untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur agar kelangkaan BBM tidak berubah menjadi persoalan keamanan dan konflik sosial.
“Pemerintah harus hadir sebelum keadaan semakin buruk. Jangan tunggu masyarakat saling berhadapan baru kemudian bertindak,” pungkas Abdillah.