A1 MEDIA MAROS – Viral di media sosial terkait polemik pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. La Palaloi Kabupaten Maros menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut kembali membuka ruang evaluasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit milik pemerintah daerah.,Jumat (30/10/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Karateker KNPI Maros, Abdillah, SP, angkat bicara. Ia menilai bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat persoalan rumah sakit dari sisi pembangunan fisik, gedung, maupun penambahan fasilitas semata. Lebih dari itu, pembenahan harus dimulai dari akar persoalan, yakni pembangunan sumber daya manusia, sistem manajemen pelayanan, serta kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun gedung rumah sakit yang megah, tetapi lupa membangun kualitas sumber daya manusianya. Rumah sakit bukan hanya soal bangunan dan fasilitas, tetapi tentang manusia yang bekerja di dalamnya dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan,” tegas Abdillah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan memang penting. Namun, fasilitas yang memadai harus berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga administrasi, serta seluruh unsur pendukung pelayanan rumah sakit.
Abdillah juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Beban kerja, sistem pembagian tugas, kecukupan tenaga, penghargaan terhadap profesionalitas, hingga kepastian hak-hak tenaga kesehatan harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh.
“Bagaimana kita berharap pelayanan maksimal jika persoalan kesejahteraan, beban kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia tidak menjadi perhatian serius? Pemerintah harus memastikan tenaga kesehatan bekerja dalam sistem yang sehat, profesional, dan manusiawi,” lanjutnya.
SOROTI RENCANA PINJAMAN Rp100 MILIAR
Selain persoalan pelayanan, Abdillah turut menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Maros mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar yang dikaitkan dengan penguatan sektor kesehatan, khususnya pengembangan RSUD dr. La Palaloi.
Ia meminta agar rencana pembiayaan tersebut dikaji secara transparan, terukur, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.
Menurutnya, sebelum pemerintah mengambil keputusan pembiayaan dalam jumlah besar, perlu ada kajian mendalam mengenai urgensi pembangunan fisik, kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan kesejahteraan pegawai, pengadaan alat kesehatan, serta kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman.
“Kalau pemerintah berencana mengambil pinjaman Rp100 miliar, publik berhak mengetahui secara terbuka untuk apa saja anggaran itu digunakan. Jangan sampai kita berani berutang untuk membangun gedung, tetapi persoalan mendasar dalam pelayanan kesehatan justru tidak terselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah, terlebih yang bersumber dari pinjaman, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh hanya diukur dari megahnya bangunan yang berhasil didirikan.
KNPI DORONG EVALUASI MENYELURUH
Lebih lanjut, Abdillah meminta pemerintah daerah bersama manajemen RSUD dr. La Palaloi melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan persoalan yang sedang viral di media sosial.
Ada beberapa hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian:
1. Evaluasi kepala rumah sakit dan sistem pelayanan IGD serta mekanisme penerimaan pasien.
2. Peningkatan kualitas komunikasi secara humanis kepada pasien bagi seluruh petugas pelayanan.
3. Perbaikan kesejahteraan serta perlindungan hak tenaga kesehatan.
4. Evaluasi beban kerja dan kecukupan jumlah tenaga medis maupun pendukung.
5. Transparansi penggunaan anggaran pembangunan dan pengadaan fasilitas.
6. Kajian terbuka terhadap rencana pinjaman daerah Rp100 miliar beserta kemampuan pengembaliannya.
7. evaluasi sistem parkir di Rs palaloi dan tetapkan harga tanpa ada kelipatan bagi masyarakat umum
“Jangan menunggu viral baru kemudian bergerak. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang layak, tanpa harus terlebih dahulu menjadi perhatian publik di media sosial,” tambahnya.
Abdillah juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan KNPI bukan untuk menjatuhkan institusi maupun individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros.
“Yang harus kita bangun bukan hanya rumah sakitnya, tetapi juga manusianya. Gedung bisa berdiri megah, alat kesehatan bisa semakin canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang sejahtera, profesional, dan memiliki orientasi pelayanan, tujuan menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas akan sulit tercapai.”
Ia berharap polemik ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk melakukan pembenahan secara fundamental, sehingga RSUD dr. La Palaloi benar-benar menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat yang mengutamakan keselamatan, kemanusiaan, dan kualitas pelayanan.