JAKARTA. A1 MEDIA – Wilayah Jabodetabek mengalami musibah banjir ekstrim beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan banyak sekali masyarakat yang terdampak berat, bahkan kehilangan nyawa. Parahnya, persoalan banjir ini bukan masalah yang baru datang ‘kemarin sore’. Masyarakat di daerah Jabodetabek selalu was-was dengan bencana ini, namun tidak pernah ada langkah serius dan jangka panjang dari pemerintah daerah di wilayah-wilayah tersebut.,Senin (17/03/2025).
Wakil Sekretaris Jenderal Bakornas Fokusmaker, Abrory Ben Barka, mengatakan hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek. “Persoalan banjir ini harus ditangani secara serius dengan memperhatikan berbagai macam faktor, dan solusi-solusi yang dihadirkan tidak bisa hanya semata-mata solusi jangka pendek saja seperti pengerukan sungai, meninggikan tembok tanggul yang ada, dan sebagainya” ucapnya.
Alumni Teknik Lingkungan Universitas Trisakti ini juga menyarankan, pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek harus duduk bersama untuk membahas hal ini, sehingga solusinya terintegrasi dari hulu ke hilir. “Tidak mungkin Bekasi harus bekerja sendirian sebagai wilayah yang paling terdampak dari banjir kemarin, begitupun dengan Jakarta dan wilayah lainnya. Semua wilayah tidak boleh kerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan keadaan daerah lain yang terkoneksi seperti apa. Semua stakeholder yang terkait harus berdiskusi bersama untuk memikirkan solusi terbaik dari masalah ini, seperti membuat masterplan tentang penanganan banjir di wilayah Jabodetabek ini secara holistik dan mendalam” tutur beliau.
Ia juga menambahkan, peran dari pemerintah pusat sebagai jembatan antar daerah dan pemangku kebijakan strategis harus ditingkatkan. “Sudah cukuplah Pak Menko Pangan dan Pak Menteri Lingkungan Hidup menampilkan atraksi-atraksi politik berlebihan seolah “si paling peduli lingkungan” dengan menyegel lahan alih fungsi di daerah Puncak sana, itu biar urusan Pemda saja. Kita semua sama-sama tahu rekam jejak Pak Zulhas sebagai Menteri Kehutanan dulu seperti apa terkait alih fungsi lahan” pungkasnya.
Menurut Ben, apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut dalam menangani banjir Jabodetabek hanya menyelesaikan sebagian kecil dari masalah saat ini. “Yang kita perlukan adalah infrastruktur yang memadai, rencana jangka panjang yang melibatkan para ahli di bidangnya, serta menyadarkan masyarakat secara masif akan pentingnya menjaga lingkungan terutama dari sampah domestik yang tidak ditangani dengan baik”.
Ia juga menambahkan bahwa kita semua tidak bisa memungkiri bencana banjir ini merupakan masalah sistematis sebagai dampak krisis iklim yang sudah di depan mata. “Tapi apakah kita masih mau seolah-olah abai terhadap krisis iklim? Mau sampai kapan kita mengesampingkan sains dan menanggung terus-menerus akibatnya? Masalah ini memerlukan perubahan secara sistematis, dan disitu merupakan tanggung jawab pemerintah yang paling besar perannya, baru melibatkan masyarakat agar semua bisa bergotong-royong menyelesaikan masalah ini” tutupnya.
