GOWA, A1 MEDIA – Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Intelektual (HIMAPI) menyoroti tindakan salah satu kepala pelaksana di Kabupaten Gowa dengan inisial W yang dinilai arogan dan diduga menjual nama Bupati Gowa, Ibu HT.
Berdasarkan informasi yang diterima HIMAPI, kepala pelaksana berinisial W kerap membanggakan diri sebagai salah satu penggerak pemenangan Bupati Gowa saat masa kampanye. Bahkan, W diduga pernah mengerahkan seluruh lurah se-Kabupaten Gowa dalam kegiatan yang dikemas atas nama pemerintah daerah, namun sesungguhnya diarahkan untuk kepentingan politik.
Ketua HIMAPI menegaskan, jika dugaan tersebut benar, maka tindakan itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang secara tegas melarang ASN untuk terlibat dalam politik praktis.
“Kami akan segera melaporkan hal ini pada KEMENDAGRI. Apabila terbukti benar, HIMAPI mendesak agar kepala pelaksana berinisial W segera diberikan sanksi tegas, bahkan diberhentikan dari jabatannya karena sudah mencoreng netralitas ASN,” tegas Ketua HIMAPI.
Selain itu, HIMAPI juga menemukan adanya dugaan pelanggaran lain terkait penyaluran bantuan bencana. Sesuai aturan BNPB, bantuan bencana diperuntukkan bagi korban terdampak bencana alam, namun W diduga telah melakukan penyaluran bantuan kepada korban kebakaran, yang secara aturan tidak termasuk dalam kategori bencana alam.
“Ini bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi melanggar hukum. Untuk itu, HIMAPI akan melaporkan kasus dugaan penyimpangan bantuan ini ke Kejaksaan Tinggi agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepala pelaksana inisial W,” tambah Ketua HIMAPI.
HIMAPI menilai bahwa tindakan semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, HIMAPI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang sesuai aturan dan bebas dari kepentingan politik praktis.