MAROS, A1 MEDIA – Semangat Hari Guru Nasional semestinya menggaungkan apresiasi setinggi-tingginya bagi para pendidik, terutama mereka yang berjuang di garda terdepan, menembus keterbatasan geografis dan fasilitas. Namun, di Kabupaten Maros, perayaan yang digelar di Lapangan Pallantikang pada Senin (24/11/2026) justru menuai sorotan tajam, bahkan kritik pedas, setelah tidak satu pun guru pelosok terlihat menerima penghargaan dalam acara tersebut. Ironisnya, panggung kehormatan justru didominasi oleh deretan aparatur penegak hukum (APH) dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kategori “Peduli Pendidikan”.
Daftar penerima penghargaan yang beredar dan dibacakan dalam seremoni tersebut seolah memutarbalikkan narasi kepedulian. Nama-nama seperti Kapolres Maros beserta jajarannya, Kasat Reskrim, Kanit Tipikor, hingga Kajari Maros dengan jajaran Kasi Intel, Kasi Pidsus, dan Kasi Datun, mendominasi barisan. Tak ketinggalan, Ketua LSM Kipfa, Abdul Malik, juga turut menerima apresiasi. Sementara itu, sosok-sosok heroik yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan di daerah terpencil—seperti para pengajar di sekolah kolong Dusun Bara atau relawan pendidikan di wilayah Tompobulu yang setiap hari menghadapi medan berat—justru luput dari daftar kehormatan yang disaksikan banyak mata.
Kepala Dinas Pendidikan Maros, Andi Wandi Patabai, mencoba menjernihkan kontroversi ini. Menurutnya, penghargaan kepada APH adalah bentuk pengakuan atas kerja sama pengawasan dana sekolah. “APH selama ini kami melakukan MoU pengawasan sistem dana BOS. Sehingga kami berikan penghargaan biar komunikasi terjalin dengan baik,” ujarnya, seolah menempatkan penghargaan sebagai ‘pelumas’ birokrasi.
Untuk Abdul Malik dari LSM Kipfa, Wandi menjelaskan penghargaan diberikan karena kontribusi nyata dalam penyaluran bantuan pendidikan di pelosok. “Khusus untuk Abdul Malik ini, kami melihat apresiasi mereka di sekolah dasar di daerah terpencil. Dengan melampirkan foto pemberian perlengkapan sekolah menggunakan dana pribadi,” jelasnya.
Namun, penjelasan ini belum cukup meredakan gelombang pertanyaan, terutama terkait absennya guru-guru pelosok. Wandi berkelit, mengaku bahwa nama-nama guru tersebut tetap tercatat sebagai penerima. “Ada itu. Kami sudah masukkan silakan dicek di SK-nya ada,” katanya. Pernyataan ini sontak mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, dalam undangan resmi yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya, tidak tercantum satu pun nama guru pelosok sebagai penerima penghargaan. Sebuah kontradiksi yang memperkeruh suasana dan memicu kecurigaan di kalangan pemerhati pendidikan.
Muh Nur Alamsyah, Ketua Organisasi Keanggotaan Sapma PP Maros, menyayangkan proses pemberian penghargaan yang dinilai salah sasaran ini. Menurutnya, penghargaan sejati idealnya diberikan kepada mereka yang memiliki kontribusi nyata dan dedikasi tinggi di lapangan. “Harusnya yang diprioritaskan itu adalah guru yang memiliki dedikasi yang jelas, seperti mereka yang mengajar di pelosok. Bukan malah pihak yang sebenarnya hanya dikait-kaitkan,” tegasnya dengan nada kecewa.
Alamsyah menambahkan, banyak relawan pendidikan yang selama ini aktif berjuang mati-matian menjaga keberlangsungan pendidikan di wilayah terpencil tanpa pernah mendapat apresiasi sepadan dari pemerintah. “Kami rasakan sendiri. Kami turun bersama jaringan relawan ke pelosok untuk memastikan pendidikan di sana tetap berjalan. Dan itu dikerjakan terus menerus,” ujarnya, menyoroti jurang ironi antara pengorbanan tanpa pamrih dan pengakuan simbolis yang bias.
Peringatan Hari Guru Nasional di Maros tahun 2026 ini, alih-alih menjadi momentum untuk mengapresiasi pahlawan tanpa tanda jasa, justru menjadi cermin dari kesenjangan prioritas. Ketika komunikasi birokrasi dan relasi kekuasaan lebih didahulukan, dedikasi tulus para pengajar di pelosok yang merangkai asa pendidikan di tengah keterbatasan, terpaksa terpinggirkan dari panggung kehormatan. Sebuah ironi yang mengoyak makna sejati Hari Guru Nasional.
