Pos-pos Terbaru
- UPZ DPD PPNI Kab. Maros Salurkan Paket Lebaran bagi Perawat Paruh Waktu
- Posko Mudik Satkorcab Banser Maros Di Kunjungi Ketua PW GP Ansor Sulsel
- Karang Taruna Desa Tunikamaseang bersama Sanggar Seni Bangkoa, Sukses Gelar Lomba Patrol Sahur Jilid IV
- Merajut Simpul Persatuan: Bung Fadel Tauphan Ansar Awali Roadshow KNPI Sulsel di Butta Salewangang
- SEMMI Cabang Kota Makassar Ultimatum PT KIMA Bongkar Dugaan Kebocoran Pendapatan Limbah, Jangan Jadikan Kawasan Industri Sarang Korupsi
- Era Baru Transparansi: Pemerintah Desa Minasa Upa Buka Penjaringan Kepala Dusun untuk Kalupenrang dan Cambayya
- PPNI Maros Gelar Bukber dan Silaturahmi sekaligus Pengenalan UPZ oleh BAZNAS Maros
- Nur Annisa, Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Sulsel Ikut Dilantik di KNPI Sulsel Dibawah Kepemimpinan Fadel Tauphan Ansar
- Mahasiswa Desak Polda Sulsel Sidak Tambang Ilegal di Bulukumba
- Tebar Kebaikan Ramadhan 1447 H: ACC Dan SMSI Maros Gelar Bakti Sosial Bagi Takjil
Penulis: A1 Media
MAROS, A1 MEDIA – Desa adalah unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Karena itu, kehadiran dan peran aktif Kepala Desa bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kunci utama berjalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun, apa yang terjadi di Desa Tellumpanue, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sepanjang tahun 2025 justru menunjukkan ironi yang memprihatinkan, kata Wakil Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Maros, Muh. Haidir Idris sesuai keterangannya Jum’at (2/1/2026). Haidiri melanjutkan, Kepala Desa Tellumpanue, A. Muhayana, hampir tidak terlihat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, kehadiran kepala desa dalam kegiatan Musyawarah Desa…
MAROS, A1 MEDIA – Ketua Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kabupaten Maros, Abrar Rahman, mendesak Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Republik Indonesia untuk melakukan upaya penegakan hukum langsung terhadap sejumlah perusahaan tambang ilegal yang masih beroperasi di Kabupaten Maros dan di Sulsel secara umum. Satgas PKH diharapkan terjun langsung di Sulsel karena sejauh ini Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum di daerah ini belum bergerak sama sekali untuk melakukan upaya penegakan hukum meskipun kritik dan tuntutan dari masyarakat sipil dan mahasiswa terus bergema, tandasnya. Kehadiran Satgas PKH di Sulsel akan menemukan urgensinya karena berwenang melakukan penegakan…
MAROS, A1 MEDIA – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros menyatakan telah memberikan pendampingan hukum kepada seorang warga bernama Akbar, yang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh oknum anggota kepolisian di Kabupaten Maros pada peristiwa malam pergantian tahun baru 2026. Pendampingan hukum tersebut dilakukan langsung oleh Dr. H. Muh. Iqram, S.H., M.H., bersama rekan-rekan advokat LKBH Maros, selaku kuasa hukum korban, guna memastikan hak-hak hukum korban tetap terlindungi serta proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Berdasarkan keterangan awal yang diterima oleh tim kuasa hukum, peristiwa tersebut diduga bermula saat korban Akbar ditegur oleh oknum aparat kepolisian karena menyalakan…
MAROS, A1 MEDIA — Setelah mencermati berbagai persoalan yang terus berulang di Kabupaten Maros, Himpunan Pelajar dan Pemuda Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menyatakan sikap: DPRD dan Bupati Maros layak diberi rapor merah. Penilaian ini bukan lahir dari emosi sesaat, melainkan dari akumulasi kekecewaan atas cara negara hadir atau justru absen dalam menyelesaikan problem rakyatnya. Ketua Umum HPPMI Maros, Ikram Herdiansyah, menyebut bahwa banyak persoalan di Maros sebenarnya tidak rumit. Masalahnya jelas, dampaknya nyata, dan keluhannya datang langsung dari masyarakat. Namun yang terus berulang adalah sikap diam para pengambil kebijakan. “Yang kami lihat hari ini bukan kekurangan data atau aturan, tapi kurangnya…
MAROS, A1 MEDIA – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Maros melayangkan kritik keras terhadap kinerja kepolisian terkait penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan properti yang dilakukan oleh pengembang PT Daeng Cahaya Abadi. Sekretaris Cabang PC PMII Maros, Muhammad Alif Al-Isra, menyoroti sikap kepolisian yang hingga kini belum melakukan penahanan terhadap pihak developer, padahal skala kerugian dan jumlah korban sudah sangat masif. Kasus ini mencatat sedikitnya 156 orang menjadi korban praktik wanprestasi yang diduga kuat mengarah pada tindak pidana penipuan dan penggelapan. Total kerugian materil yang dialami warga ditaksir mencapai Rp10 Miliar. Alif mengungkapkan keprihatinan mendalam atas…
A1 MEDIA – Daerah aliran sungai (DAS) telah sejak lama menjadi titik kumpul masyarakat karena menyediakan sumber air yang penting untuk kehidupan, pertanian, dan perekonomian. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, bangunan padat mulai menempati lahan di sepanjang tepi sungai, menciptakan keseimbangan yang rapuh antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian sumber daya air. Fakta bahwa “dimana ada sungai, disitu ada bangunan masyarakat” tidak hanya menggambarkan ketergantungan manusia pada air, tetapi juga menyoroti risiko besar pencemaran sungai yang timbul dari aktivitas manusia di sekitarnya. Pertama-tama, bangunan padat di sepanjang DAS menimbulkan masalah pencemaran melalui limbah domestik. Di banyak daerah, terutama di…
A1 MEDIA – Bencana akibat tangan manusia adalah kejadian merusak yang timbul dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, mencakup berbagai bentuk seperti pencemaran lingkungan (banjir akibat sampah, deforestasi, polusi), kecelakaan industri/teknologi (Chernobyl, Lumpur Lapindo), konflik sosial (perang, terorisme, kerusuhan), ancaman siber/biologis, dan perubahan iklim yang dipercepat oleh emisi gas rumah kaca. Peristiwa ini berbeda dari bencana alam murni, namun seringkali memperburuk dampak bencana alam yang sudah ada, menjadikannya lebih parah dan sulit ditangani. Al-Qur’an secara jelas menyentuh tentang bencana akibat ulah manusia dalam Surat Ar-Rum (30:41), yang menyatakan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan…
MAROS, A1 MEDIA – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maros dalam beberapa waktu terakhir memunculkan polemik serius, khususnya terkait besaran upah yang diterima oleh PPPK paruh waktu. Berdasarkan kontrak kerja sementara yang dijadikan rujukan penulis, terdapat PPPK paruh waktu yang hanya menerima upah berkisar Rp300.000 danRp350.000 hingga paling besar Rp1.000.000 per bulan. Nilai ini secara objektif jauh dari standar kelayakan hidup, baik jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten maupun dengan honorarium tenaga non-ASN yang sebelumnya menjalankan fungsi serupa. Secara teoritis dan normatif, pengupahan PPPK paruh waktu seharusnya tetap berpijak pada prinsip penghidupan yang layak,…
MAROS, A1 MEDIA — Himpunan Pelajar dan Pemuda Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia sekaligus mendesak aparat penegak hukum agar membuka secara transparan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Maros. Aksi yang berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025, ini digelar selama kurang lebih tiga jam. Massa aksi memulai kegiatan di depan Patung Kuda Pertamina, lalu melanjutkan orasi ke Markas Polres Maros dan Kejaksaan Negeri Maros. Dalam aksinya, para demonstran menyampaikan tuntutan utama, yakni mendesak Polres Maros dan Kejaksaan Negeri Maros untuk memberikan klarifikasi serta transparansi terkait…
Sulsel.,Provinsi Sulawesi Selatan adalah Provinsi yang paling strategis di pulau Sulawesi namun menyimpang dalam perbaikan jalan. Hampir setiap hari sosial media menjadi media kritik namun gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman lamban dalam menangani kritik yang hadir akan daerahnya Berbeda dengan saudaranya A. Amran Sulaiman selaku menteri Pertanian yang sangat jelas Kinerjanya dari masalah kecil hingga masalah besar yang sampai pada instansinya pasti di tindaklanjuti dengan cepat. Roni selaku salah satu ketua bidang PP HPPMI Maros mengatakan bahwa “banyak jalan rusak yang kemudian menjadi kewenangan Provinsi tapi gubernur tidak responsif dan tergolong sangat lamban penanganan. Misalnya jalan Poros Moncongloe yang…














