A1 MEDIA – Setiap bulan November tiba, aura kemegahan dan nostalgia menyelimuti Kota Makassar. Perayaan Hari Ulang Tahunnya, yang kini menginjak usia ke-418 tahun, bukanlah sekadar peringatan tanggal lahir; ia adalah monumen hidup bagi kejayaan maritim, sejarah panjang para Daeng dan Nakhoda ulung, serta spirit perlawanan yang tak pernah padam di bawah panji Sultan Hasanuddin.
Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, selalu bercita-cita menjadi Kota Dunia—pusat niaga, gerbang timur Indonesia, dan smart city yang modern. Baliho-baliho ucapan selamat menghiasi jalanan protokol, seminar sejarah digelar, dan panggung-panggung hiburan merayakan capaian pembangunan. Namun, di balik riuhnya pesta dan gemerlap lampu kota, tersembunyi sebuah ironi kelam, sebuah kontradiksi yang mengoyak hati: perang kelompok (tawuran) yang tak kunjung usai.
Kontras yang Menyakitkan: Pesta dan Luka
Bagaimana mungkin sebuah kota yang telah menapaki usia lebih dari empat abad, sebuah kota dengan warisan peradaban yang kaya, masih bergelut dengan konflik horizontal berbasis permukiman yang primitif dan destruktif?
Di satu sisi, kita merayakan 418 tahun pembangunan yang ditandai dengan infrastruktur megah, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, dan munculnya inovasi-inovasi pemerintahan. Kita membanggakan Jembatan Layang, proyek reklamasi, dan kampus-kampus bergengsi.
Di sisi lain, di lorong-lorong yang gelap, di perbatasan-perbatasan wilayah yang tak terlihat oleh mata turis, senjata tajam, busur panah (panah tradisional), dan batu-batu beterbangan menjadi pemandangan rutin. Kekerasan ini bukan lagi insiden sporadis; ia telah menjadi endemik kota, sebuah penyakit sosial yang kambuh setiap malam, merenggut korban jiwa, anak-anak muda, dan yang paling parah, merenggut rasa aman.
Perang kelompok tidak hanya merusak fasilitas umum atau memacetkan lalu lintas; ia menghancurkan psikologi kolektif warga. Ia menciptakan trauma, ketakutan, dan yang paling ironis, menodai filosofi leluhur kita sendiri: Sipakatau (saling memanusiakan) dan Sipakalebbi (saling menghargai).
Diagnosis Sosial: Akar Permasalahan yang Terlupakan
Untuk mengakhiri lingkaran kekerasan ini, kita harus berhenti melihat tawuran sebagai kenakalan remaja biasa. Ini adalah gejala akut dari kegagalan sistemik:
1. Ketidaksetaraan dan Marginalisasi: Perang kelompok sering berakar pada permukiman padat dan terpinggirkan. Kesenjangan ekonomi antara wilayah kota yang maju dan wilayah pinggiran menciptakan frustrasi, kecurigaan, dan persaingan antar-pemuda yang berebut identitas atau bahkan wilayah ‘kekuasaan’ informal (biasanya terkait narkoba atau parkir liar).
2. Gagalnya Intervensi Pendidikan dan Sosial: Kota merayakan capaian akademik, tetapi gagal menyediakan saluran dan kegiatan positif yang memadai bagi pemuda yang putus sekolah atau menganggur. Energi besar pemuda yang seharusnya menjadi motor pembangunan malah tersalurkan dalam ritual kekerasan yang destruktif.
3. Warisan Konflik yang Diwariskan: Beberapa konflik kelompok telah berakar puluhan tahun, menular dari generasi ke generasi. Anak-anak muda saat ini mungkin bahkan tidak tahu persis apa penyebab awal konflik, tetapi mereka merasa wajib meneruskan dendam atau mempertahankan kehormatan kelompok (siri’) yang seringkali disalahartikan.
4. Penegakan Hukum yang Represif Tapi Tidak Preventif: Aparat seringkali hanya bertindak setelah insiden terjadi (represif). Upaya pencegahan (preventif), seperti patroli rutin, edukasi di sekolah dan permukiman, serta pemetaan potensi konflik, masih lemah. Penangkapan dan pemenjaraan sementara seringkali tidak menyelesaikan akar masalah.
Merayakan 418 Tahun dengan Aksi Nyata
Perayaan HUT ke-418 seharusnya menjadi momentum introspeksi, bukan sekadar etalase kemajuan. Jika Makassar benar-benar ingin diakui sebagai Kota Dunia, maka indikatornya haruslah rasa aman, bukan hanya tinggi gedung.
Pemerintah Kota dan seluruh elemen masyarakat harus bergeser dari fokus seremonial menuju intervensi substansial:
1. Program ‘Rehabilitasi Wilayah Konflik’: Pemerintah harus menjadikan wilayah rawan tawuran sebagai prioritas utama pembangunan sosial-ekonomi. Ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi membangun pusat kegiatan pemuda, menyediakan pelatihan kerja (vokasi) yang relevan, dan menciptakan lapangan kerja lokal.
2. Peran Tokoh Adat dan Agama: Mengaktifkan kembali peran tokoh masyarakat, adat, dan agama (seperti Imam dan Ketua RT/RW) sebagai mediator dan pembentuk karakter. Mereka adalah garda terdepan untuk menerapkan Sipakatau di tingkat akar rumput.
3. Pendidikan Karakter dan Sejarah Lokal: Mengintegrasikan kisah-kisah heroik para pahlawan Makassar (Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf) bukan sekadar sebagai mitos, tetapi sebagai pelajaran tentang keberanian yang harusnya disalurkan untuk membangun, bukan menghancurkan. Ajarkan pemuda bahwa kehormatan (siri’) sejati terletak pada prestasi, bukan kekerasan.
4. Sinergi Aparat dan Komunitas: Kepolisian, Satpol PP, dan Babinsa harus bekerja sama secara integratif dengan komunitas. Bentuk tim deteksi dini berbasis komunitas yang mampu meredam konflik sebelum api menyala.
Makassar telah berdiri tegak selama 418 tahun, melewati badai kolonialisme dan gejolak politik. Kita memiliki modal sejarah, budaya, dan intelektual yang luar biasa.
Jangan biarkan perayaan megah ini hanya menjadi topeng yang menutupi luka terbuka di tubuh kota. HUT ke-418 ini adalah panggilan keras bagi kita semua: Makassar baru akan benar-benar merayakan kejayaannya ketika setiap lorongnya bebas dari ketakutan, dan setiap pemudanya memilih pena dan alat kerja, alih-alih panah dan parang.
Mari kita jadikan Makassar sebagai kota di mana tahta sejarahnya ditegakkan di atas fondasi perdamaian, bukan di atas genangan darah.
Oleh : Riyan Restu Hidayat, S.Sos., M.H. (Social Worker & Legal Consultants)
